Pendidikan Menengah

11.Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis TIK Diluncurkan

Semakin majunya era teknologi informasi dan komunikasi membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpikir keras agar pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak ketinggalan. Karenanya, Pemprov DKI mencanangkan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jakarta di dalam pendidikan SMA dan SMK Negeri. Pencanangan komunitas ini diluncurkan langsung Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta melalui pesan singkat kepada seluruh kepala sekolah yang hadir di Balai Agung, Selasa (14/10).
Kemudian Fauzi Bowo diberikan sebuah spidol oleh ROCI buatan seorang pelajar SMA Negeri di Jakarta. Spidol itu dipakai gubernur untuk menandatangi plakat yang disediakan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta. Setelah peluncuran ini, artinya pelajar SMA dan SMK DKI tidak ketinggalan dengan negara maju dan berkembang lainnya. Seperti di Korea Selatan telah ada Cyber Korea 2001, Jepang dengan e-Japan Priority Program, Malaysia dengan Smart School dan negara-negara Eropa yang membangun e-Europe.
Meski baru diluncurkan sekarang, sebenarnya kegiatan pendidikan berbasis TIK telah diawali dengan berbagai kegiatan sejak 2003 antara lain pelaksanaan sistem software administrasi sekolah (SAS) offline dan online pada 2004 dan 2006, dan pemberian fasilitas kepemilikan laptop bagi guru pada 2006. Selain itu penambahan perangkat dan jaringan terus dilakukan. Hingga saat ini seluruh SMA/SMK negeri dan lebih dari 70 persen sekolah swasta sudah tersambung dengan jaringan internet.
Komputer yang terhubung ke internet lebih dari 10 ribu unit, dan 100 sekolah terpasang hotspot, 200 ruang guru dilengkapi LCD. Sedangkan guru yang telah memiliki laptop ada sekitar 7 ribu guru. AKhir tahun ini diharapkan seluruh SMA/SMK swasta sudah terhubung ke jaringan internet. Saat ini, terdapat 116 SMA negeri, 62 SMK negeri, 346 SMA swasta, dan 606 SMK swasta. Seluruh SMA dan SMK Negeri, komputernya telah terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan untuk SMA dan SMK swasta baru, 60 persen terkoneksi dengan jaringan internet. Saat ini hanya ada 200 ruang kelas yang memakai LCD Projector dari puluhan ribu kelas di SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta.
“Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi” - Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta
Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta menekankan, pemanfaatan TIK untuk SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, harus diarahkan untuk peningkatan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan daya saing, serta peningkatan akuntabilitas dan citra publik. “Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi,” katanya dalam acara Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Prov DKI Jakarta di Balai Agung, Selasa (14/10).
Karena, murid-murid SMA dan SMK harus siap menjadi basis pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan di masa mendatang. Sebab dengan TIK, secara langsung telah memengaruhi cara belajar siswa untuk mengolah berbagai informasi dari berbagai tempat. “Program ini bertujuan meningkatkan sektor informasi TIK terutama di bidang pendidikan yang akan menjadi kunci sukses negara di masa depan,” ujar dia. Hingga tahun ini, di DKI Jakarta telah ada 10 ribu komputer sekolah telah terhubung internet. Sejumlah sekolah telah dilengkapi dengan wi-fi dan hotspot.
Kendati demikian, terang mantan Wakil Gubernur era Sutiyoso ini, 30 persen SMA masih memiliki sistem komputer yang out of date dan perlu di-upgrade. 30 persen SMA dan SMK telah memiliki laboratorium komputer, tetapi 15 persen diantaranya laboratorium komputernya sangat minim sarananya.
Sementara itu, Margani Mustar, Kepala Dikmenti DKI menyatakan, pencanangan komunitas berbasis TIK ini merupakan upaya untuk membangun kultur yang memotivasi siswa agar mampu mandiri dalam berpikir dan belajar. Pencanangan ini merupakan wujud kolaborasi antara dinas pendidikan menengah dan tinggi, sudin dikmenti, sekolah, telkom, microsoft, oracle education foundation, one`s beyond dan yayasan yang berkecimpung dibidang pendidikan lainnya. “Target ke depan, setiap kelas ada LCD Projector dan komputer. Kemudian ada ruangan khusus untuk multimedia dan local area networking untuk memungkinkan pembelajaran online siswa se-Jakarta,” harap Margani.
Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan untuk menghilangkan sisi humanisme para siswa, melainkan hanya untuk pembangunan kultur pemanfaatan TIK. Untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, maka masyarakat harus selalu dapat mengakses informasi. Dengan tersedianya infrastruktur TIK, sekolah harus membentuk jejaring antar institusi pendidikan agar dapat saling menukar pengetahuan dan sumber daya.(beritajakarta)


12.MALAYSIA GRATISKAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Negara tetangga Malaysia pada tahun 2008 ini, telah menggratiskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar hingga menengah.
"Kebijakan Pemerintah Malaysia menyelenggarakan pendidikan gratis dari sekolah rendah hingga menengah, sudah lama direncanakan sejak beberapa tahun lalu," kata Direktur Promosi Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Darsam Daud, di Bandarlampung, Kamis (24/7).
Ia menyebutkan, dengan keputusan menggratiskan biaya pendidikan dasar dan menengah itu, maka tidak ada alasan lagi bagi anak usia sekolah terutama bagi kaum miskin di Malaysia tidak bersekolah.
Menurut dia, meski pada awal pendaftaran orangtua murid berdasarkan kesepakatan dengan guru membayar sekitar Rp250 ribu per tahun jika dirupiahkan, namun hingga setahun pendidikan tidak dipungut biaya apapun termasuk membeli buku teks pelajaran.
"Buku teks dipinjamkan dalam setahun oleh sekolah untuk semua murid, tetapi jika ada orangtua murid yang ingin membeli buku pelajaran itu dipersilakan," kata dia lagi.
Uang Rp250 ribu, ujar dia, dipergunakan untuk melaksanakan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
Pendidikan dasar di negeri jiran itu selama enam tahun, sedangkan pendidikan menengah selama lima tahun yang terdiri atas tiga tahun menengah rendah, dan dua tahun menengah atas.
"Secara total 11 tahun pendidikan adalah bebas biaya," kata dia menambahkan pula.
Usia untuk masuk pendidikan dasar adalah tujuh tahun. Pendidikan dasar diwajibkan untuk semua anak-anak yang berumur antara tujuh sampai 12 tahun.
Ia menyebutkan pula, para pelajar diwajibkan mengikuti ujian negara pada tahun terakhir pendidikan dasar, menengah rendah, dan menengah tinggi.
"Anggaran pendidikan di Malaysia sekitar 30 persen dari anggaran pendapatan negara, sehingga dapat menggratiskan biaya pendidikan dasar dan menengah," kata dia tanpa menyebutkan berapa besar pendapatan negara Malaysia itu.


13.Instansi Pendidikan Saling Lempar Tanggung Jawab

TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Tinggi Jakarta Timur saling lempar tanggung jawab soal pengawasan sekolah internasional, John Calvin International School (JCIS), yang tutup pada 6 Juni silam lantaran bangkrut.
"Seharusnya dinas pendidikan daerah mengawasi sekolah yang ada di daerahnya masing-masing," ujar Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto kepada Tempo di Jakarta Rabu lalu.
Namun, Sekretaris Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Tinggi, Endri, mengemukakan izin operasional sekolah internasional langsung dipegang oleh Departemen Pendidikan Nasional. "Itu tanggung jawab departemen," ujarnya pada hari yang sama. Bahkan, Endri mengaku tidak mengetahui keberadaan sekolah tersebut. Padahal sekolah itu sudah setahun beroperasi.


14.Peserta Olimpiade Sains SMA diadu

Pada tanggal 15 April 2009, sebanyak 700 siswa SMA/MA mengikuti Lomba Olimpiade Sains SMA. Kegiatan tersebut merupakan Agenda Rutin Tahunan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Acara tersebut dilaksanakan di SMA N 4 Cirebon.
Keesokan harinya, Kamis (16 April 2009) beberapa peserta diseleksi untuk memperebutkan juara 2 pada mata lomba ekonomi, dan juara 1 dan 2 untuk mata lomba matematika. Peserta yang mengikuti seleksi itu berasal dari SMA N 2, SMA Kristen 1 dan SMA Santa Maria 1. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mata lomba yang dilombakan terdiri dari 8 mata lomba, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Ekonomi dan Kebumian.
Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1993, yang bertujuan untuk menjaring pelajar-pelajar yang berbakat dalam bidang sains. Seluruh peserta tidak memperebutkan hadiah, namun bagi para peserta yang meraih juara 1, 2, dan 3 akan diikutsertakan dalam Lomba Olimpiade Sains Tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan Juni mendatang.
Untuk tahun lalu, Kota Cirebon mengirimkan 3 peserta ke Olimpiade Sains Tingkat Provinsi. Pesertanya berasalah dari SMA N 2 berjumlah 2 orang dan SMA Kristen berjumlah 1 orang. Mata lomba yang diikuti adalah mata lomba Kimia dan Matematika. Kota Cirebon juga mengirimkan 1 peserta ke Olimpiade Sains Tingkat Nasional pada mata lomba kimia. Peserta itu berasal dari SMA N 2 Cirebon.
Kepala Bidang Dikmen berharap, tahun ini Kota Cirebon bisa mengikutsertakan peserta ke Olimpiade Sains Tingkat Provinsi dengan jumlah lebih banyak dari tahun sebelumnya dan semoga bisa berlanjut hingga tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud. Sebab ini akan menjadi kebanggaan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, begitupun Pemerintah Kota Cirebon


15.Menghapus sekolah tukang

TENAGA terampil seperti tukang kayu dan tukang las jangan diharap akan lahir dari anak usia belasan tahun. Karena, dalam waktu dekat, sekolah teknik negeri (STN) akan dihapus sama sekali.
Sebagai misal, STN 8 yang terletak di Kampung Tegal Lempuyangan, Yogyakarta, salah satu tumpuan keluarga kelas bawah untuk mendidik anaknya menjadi siap kerja. Satu-satunya STN yang masih tertinggal di Kota Gudeg itu kini harus digusur.
Sekolah yang tiap tahun mampu menampung 250 siswa baru itu punya tiga jurusan, yakni teknik logam, bangunan, dan listrik. Lulusannya, kata kepala sekolahnya, Supono, banyak diserap Perusahaan Jawatan Kereta Api, bengkel, atau bangungan. Sebab, sebuah parusahaan, katanya, akan lebih untung menampung lulusan STN ketimbang sekolah kejuruan tingkat atas, yang tentunya minta gaji lebih tinggi. Soal keterampilan mengelas, menyerut kayu, atau memasang kabel, belum tentu lulusan STN kurang jago dibandingkan murid STM.
Memang, yang akan mengalami sial bukan cuma sekolah kejuruan tingkat pertama di Yogya itu. Penghapusan sekolah kejuruan seperti STN, SMEP, SKKP dan sejenisnya akan dituntaskan. Sejak 1976 sudah 800 sekolah kejuruan serupa dibubarkan.
Penghapusan itu, kata Prof. Hasan Walinono, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan secara bertahap tanpa mengorbankan guru-gurunya. "Sebaliknya pemerintah tetap akan mendirikan sekolah kejuruan tingkat atas sebanyak mungkin," katanya ketika memberikan bantuan pada sekolah kejuruan pertanian di Sekolah Farming Menengah Atas (SFMA) Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Sekarang ini tinggal 258 sekolah kejuruan tingkat pertama -- 71 SKKP dan 187 STN. Sedang di tingkat atas ada 627 sekolah kejuruan. Targetnya, sekolah kejuruan tingkat pertama habis tahun 1994-95. "Tahun itu sudah dimulai program pendidikan dasar sembilan tahun," kata Prof. Moegiadi, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan P dan K.
Pembenahan itu nampaknya sekadar disesuaikan dengan yang digariskan peraturan tentang pendidikan dasar. Nantinya hanya dikenal jalur pendidikan dasar sembilan tahun. "Jadi, kalau ada yang nyleneh, ya harus dihapus," kata Moegiadi, yang juga Sekretaris Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN).
Pada awalnya, penghapusan sekolah kejuruan tingkat pertama itu, kata Moegiadi, karena tak lagi sesuai dengan daerah tempat berdirinya sekolah bersangkutan. Contohnya, katanya, ada siswa yang lulus ST jurusan listrik, ketika harus bekerja malah meninggalkan kotanya. Padahal, mereka diharapkan dapat mempraktekkan keahliannya di wilayahnya. Artinya, daerah itu tak mampu menyerap lulusan sekolah tersebut.
Soal penghapusan, agaknya kali ini lebih mendasar. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur pendidikan dasar, di atas SD nantinya cuma ada SLTP dan SLTP luar biasa. Dalam peraturan yang dikeluarkan tahun 1990 itu memang tak disebut-sebut lagi adanya sekolah lanjutan tingkat pertama kejuruan.
Jadi, jika semua sekolah kejuruan telah berubah menjadi sekolah umum, katanya, semua peralatan keterampilan yang ada bisa dipakai di sekolah umum itu. "Kami tak alergi pada SLTP kejuruan. Tapi kita harus konsekuen dengan aturan pendidikan dasar," kata Moegiadi.
Prof. Benny Suprapto Brotosiswoyo, Direktur Pendidik Menengah Kejuruan, menyebutkan penghapusan itu sebagai proses pengintegrasian. Menurut guru besar ITB itu, anak lulus sekolah kejuruan tingkat pertama -- rata-rata 15 tahun -- memang masih terlalu hijau untuk masuk lapangan kerja. "Biasanya, mereka punya keterampilan. Tapi mereka belum cukup punya tanggung jawab," katanya.

Suara lebih tegas malah meluncur dari IKIP Yogyakarta. Prof. St. Vembrianto, bekas rektor IKIP Yogyakarta, menganjurkan supaya tak hanya sekolah kejuruan di tingkat SLTP yang dihapus. Tapi juga kejuruan tingkat atas. Misalnya sekolah teknik menengah (STM) dan sekolah menengah ekonomi atas (SMEA). "Semua bentuk sekolah kejuruan mutlak harus dihapuskan," katanya tegas.
Alasan guru besar IKIP Yogyakarta itu, sekolah kejuruan tak efisien. "Setiap siswa, untuk menguasai salah satu keterampilan saja, harus menghabiskan waktu sampai tiga tahun," katanya. Dia memberi contoh, seorang pelajar SMEP untuk belajar mengetik membutuhkan waktu tiga tahun. Padahal, dengan kursus satu bulan saja, seseorang bisa mahir mengetik. "Apalagi biaya yang disediakan pemerintah untuk sekolah kejuruan lebih mahal daripada sekolah umum," katanya.
Namun, Prof. Andi Hakim Nasution berpendapat lain. Bekas rektor IPB itu tak setuju kalau semua sekolah kejuruan dihapus. "Perlu dipertimbangkan, bahwa ada daerah yang masih memerlukan," kata pengamat pendidikan itu.
Lebih lanjut Andi Hakim setuju kalau yang dihapus adalah sekolah kejuruan yang tak bermutu. Misalnya STM yang hanya belajar teori, atau sering dijuluki "STM sastra". "Jadi, kalau memang ada kekurangan, sebaiknya programnya saja yang diperbaiki, jangan sekolahnya dihapus," kata guru besar IPB itu.
Penghapusan itu nampaknya memberikan kesan bahwa pendidikan lebih mementingkan penyediaan tenaga terampil lulusan STM dan SMEA -- di sektor formal seperti perusahaan atau pabrik. Sementara itu, tenaga untuk sektor informal, seperti tukang kayu atau tukang las yang selama ini diisi lulusan STN, tak masuk hitungan pemerintah